Oleh:Abdoel Hamid Alghamidi
KATA PENGANTAR
Ada hal yang menarik ketika kita berbicara mata kulia pengantar ilmu politik setidaknya kita dihantar kan untuk melihat bagaimana kemudian sejarah mencatat tentanng negara pada jaman dahulu. Oleh sebab itu penulis mencoba meliaht sistem pemerintahan dari bentuk negara yang ada pada jaman dahulu.
Nanti kita akan disuguhkan beerapa pendapat tentang konsep yang ideal tentang sistem negara ada plato yang melihat bahwa negara melarang untuk kepemilikan ribadi tetapi dibantah oleh pendapat aristoteles dengan melihat kepemilikan pribadi mampu membangkitkan semangat untk menjaga stabilitas keamanan negara dan menjadi kemanan bersama.
Oleh karena itu sulit untuk mendekrisikan negra yang ideal tetapi setidaknya kita bisa melihat bahwa terbentuknya untuk menjaga kesejahteraan bersama bukan kesejahteraan individu.
Akan tetapi penulis hanyalah mahasiawa semester satu yang masih banyak belajar untuk membuat sebuah karya ilmiah tapi setidaknya makalah ini mudah-mudahan mencukupi untuk tugas mata kuliah oengantar ilmu politik.
PEMERINTAHAN DAN SISTEMNYA
Sdbeluk kita terlalu jauh menbahas tentang berbgai macam pendapat para tokoh tentang sebuh pemerintahan, setidaknya mari kita lihat definisi tetang pemerintah itu sendiri. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang diwilayah tertentu. Ada beberapa definisi mengenai sistem pemerintahan. Sama halnya, terdapat bermacam-macam jenis pemerintahan di dunia. Sebagai contoh: republik, monarki / kerajaan, pesemakmuran ( commenwelth ). Dari bentuk-bentuk utama tersebut terdapat beragam cabang seperti : monarki konstitusional, demokrasi dan monarki absolut / mutlak..
Nah kalu kiata lihat dari definisi diatas maka kita akan mencoba menbedah sistem pemerintahan yang setidaknya menghantarkan kita untuk melihat bagaimana sebenarnya negra yang ideal
Monarki, berasal dari bahasa Yunani monos (μονος) yang berarti satu, dan archein (αρχειν) yang berarti pemerintah. Monarki merupakan sejenis pemerintahan yang dipimpin oleh seorangpenguasa monarki. Monarki atau sistem pemerintahan kerajaan adalah sistem tertua di dunia. Pada awal kurun ke-19, terdapat lebih 900 buah tahta kerajaan di dunia, tetapi menurun menjadi 240 buah dalam abad ke-20. Sedangkan pada dekade kelapan abad ke-20, hanya 40 takhta saja yang masih ada. Dari jumlah tersebut, hanya empat negara mempunyai penguasamonarki yang mutlak dan selebihnya terbatas kepada sistem konstitusi.
Perbedaan di antara penguasa monarki dengan presiden sebagai kepala negara adalah penguasa monarki menjadi kepala negara sepanjang hayatnya, sedangkan presiden biasanya memegang jabatan ini untuk jangka waktu tertentu. Namun dalam negara-negara federasi seperti Malaysia, penguasa monarki atau Yang dipertuan Agung hanya berkuasa selama 5 tahun dan akan digantikan dengan penguasa monarki dari negeri lain dalam persekutuan. Dalam zaman sekarang, konsep monarki mutlak hampir tidak ada lagi dan kebanyakannya adalahmonarki konstitusional, yaitu penguasa monarki yang dibatasi kekuasaannya oleh konstitusi.
Monarki demokratis berbeda dengan konsep penguasa monarki yang sebenarnya. Pada kebiasaannya penguasa monarki itu akan mewarisi tahtanya. Tetapi dalam sistem monarki demokratis, takhta penguasa monarki akan bergilir-gilir di kalangan beberapa sultan. Malaysia misalnya, mengamalkan kedua sistem yaitu kerajaan konstitusional serta monarkidemokratis
Bagi kebanyakan negara, penguasa monarki merupakan simbol kesinambungan serta kedaulatan negara tersebut. Selain itu, penguasa monarki biasanya ketua agama serta panglimabesar angkatan bersenjata sebuah negara. Contohnya di Malaysia, Yang di-Pertuan Agong merupakan ketua agama Islam, sedangkan di Britania Raya dan negara di bawah naungannya, Ratu Elizabeth II adalah ketua agama Kristen Anglikan. Meskipun demikian, pada masa sekarang ini biasanya peran sebagai ketua agama tersebut adalah bersifat simbolis saja.
Selain penguasa monarki, terdapat beberapa jenis kepala pemerintahan yang mempunyai bidang kekuasaan yang lebih luas seperti Maharaja dan Khalifah.
Persemakmuran merupakan istilah yang berasal dari abad kelima belas (dari bahasa Inggris commonwealth) yang secara harfiah berarti untuk kebaikan/kemakmuran bersama. Persemakmuran pada mulanya berarti sebuah negara yang dipimpin untuk kemakmuran bersama dan bukan hanya untuk kemakmuran beberapa orang dari kelas tertentu saja.
Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan olehpemerintah negara tersebut.
Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.
Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan judikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya (konstituen) dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umumlegislatif, selain sesuai hukum dan peraturan
Selain pemilihan umum legislatif, banyak keputusan atau hasil-hasil penting, misalnya pemilihan presiden suatu negara, diperoleh melalui pemilihan umum. Pemilihan umum tidak wajib atau tidak mesti diikuti oleh seluruh warga negara, namun oleh sebagian warga yang berhak dan secara sukarela mengikuti pemilihan umum. Sebagai tambahan, tidak semua warga negara berhak untuk memilih (mempunyai hak pilih).
Kedaulatan rakyat yang dimaksud di sini bukan dalam arti hanya kedaulatan memilih presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung, tetapi dalam arti yang lebih luas. Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung tidak menjamin negara tersebut sebagai negara demokrasi sebab kedaulatan rakyat memilih sendiri secara langsung presiden hanyalah sedikit dari sekian banyak kedaulatan rakyat. Walapun perannya dalam sistem demokrasi tidak besar, suatu pemilihan umum sering dijuluki pesta demokrasi. Ini adalah akibat cara berpikir lama dari sebagian masyarakat yang masih terlalu tinggi meletakkan tokoh idola, bukan sistem pemerintahan yang bagus, sebagai tokoh impian ratu adil. Padahal sebaik apa pun seorang pemimpin negara, masa hidupnya akan jauh lebih pendek daripada masa hidup suatu sistem yang sudah teruji mampu membangun negara. Banyak negara demokrasi hanya memberikan hak pilih kepada warga yang telah melewati umur tertentu, misalnya umur 18 tahun, dan yang tak memliki catatan kriminal (misal, narapidana atau bekas narapidana).
Plato mencoba membagi pemerintahan Bentuk Negara menjadi lima bagian :
1.Aristokrasi pemerintahan yang dipimpin oleh aristokrat ( cendikiawan )
2.Timokrasi pemerintahan yang dipimpin oleh orang-orang yang ingin mencapai kemasyhuran
3.Oligaharchi pemerintahan oleh para golongan hartawan
4.Demokrasi pemerintahan oleh rakyat miskin
5.Tirani pemerintahan yang dipimpin oleh seorang yang bertindak secara sewenang-wenang
Dari sekian banyak jenis yang disampaikan oleh plato plato cenderung memilih pemerintahan yang dipimpin oleh aristokrat tau bercorak aris tokrasi, karna setidaknya bahwa kebajikan adalah hal yang sangat ditekankan oleh plato untuk seorang yang memimpin sebuah negara.
Yang selanjutnya bentuk pemerintahan menurut aristoteles
1.Monarchi
2.Tirani
3.Aristokrasi
4.Oligarchi
5.Plutokrasi
6.Politea
7.Demokrasi
Pada penegertianya dengan gurunya aristoteles sendidri sama,tetapi aristoteles melihat bahwa kepemilikan pribadi sangat dibolehkan karna kepemilikan pribadi dapat menimbulkan kepemilikan untuk negara karna diawala dari rasa kekhawatiran milik pribadinya akan berkurang atau hilang.
Lombok sebagai suatu daerah tujuan wisata, baik wisatawan mancanegara (wisman) maupun wisatawan nusantara (wisnu) telah sangat dikenal sejak lama. Kemajuan sector pariwisata NTB melampaui proyeksi UNDPdengan presentase kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 281% dan kunjungan wisatawan nusantara sebesar 86%. Pada tahun 1991 (Forum Komunikasi Pariwisata,1993) sejak tahun 1990an sector pariwisata NTB, khususnya di pulau Lombok secara signifikan terus meningkat hingga pada tahun 1997 ketika Indonesia dan Asia pada umumnya dilanda kerisis moneter. Tingkat kunjungan wisatawan asing , khususnya dari negara negara Asia menurun drastis. Keadaan ini tidak berlangsung lama yakni pada tahun 1999 sektor pariwisata mulai menunjukkan kegairahannya hinga tahun 2000 ketika bom mengguncang Pulau Bali yang justru sebagai ikon pariwisata Dunia. Menurunnya kegiatan pariwisata di Pulau Read more »
