RSS Feed

KONSEP,OPERASIONAL,DAN PROSPEK PENGADADAIAN SYARIAH

Posted on

Konsep,Operasional, Dan Pengadaian Syariah

Pengertian secara konvensional bahwa : Gadai adalah suatu perjanjian riil, oleh karena itu, sebagaimana ditentukan dalam pengertian gadai itu sendiri, gadai hanya ada, mana kala benda yang akan digadaikan secara fisik telah dikeluarkan dari kekuasaan pemberi gadai. Pengeluaran benda yang digadaikan dari kekuasaan pemberi ini bersifat mutlak dan tidak dapat ditawar-tawar. Pengeluara benda yang digadaikan dari kekuasaan pemberi gadai ini dapat dilakuka, baik dengan menyerahkan kekuasaan atas benda yang digadaikan tersebut kepada kreditor atau pihak ketiga, untuk kepentingan kreditor, sebagai pemegang gadai.kesepakatan untuk memberikan gadai tidak dengan begitu saja melahirkan gadai, melainkan sampai perbuatan pengeluaran benda gadai dari kekuasaan debitor atau pemberian gada. Gadai sebagai suatu hak yang mendahulu dari seorang kreditor untuk memperoleh pelunesan piutangnya.
Untuk sahnya perjanjian, perjanjian, diperlukan empat syarat :
1. Kesepakatan mereka yang mengakibatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang tidak terlarang
Ilmu hukum selanjutnya membedakan keempat hal tersebut kedalam dua syarat, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Pengertian ini bersifat konvensional
Sedangkan pengertian gadai menuruat syariah ialah :

1. Arti dan Dasar Hukum Ar-Rahn ( Gadai )
Secara etimologi, Rahn berarti ( tetap, lama, kekal ) dan jaminan. Akan Ar-Rahn dalam istilah hukum posifip disebut dengan barang jaminan/ agunan.ada beberapa definisi Ar-Rahn yang dikemukakan para ulama fiqih. Ulama malikiyah mendefinisikan dengan: Harta yang dijadikan pemilikannya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat.
Adapun yang dapat dijadikan barang jaminan (agunan) bukan saja yang bersifat materi, tetapi juga yang bersifat mamfaat. Benda yang dijadikan barang jaminan tidak harus di serahkan secara actual, tetapi boleh juga penyerahannya secara hukum, seperti menjadikan sawah sebagai jaminan (agunan), sehingga diserahkan adalah surat jaminannya (sertifikat sawah).
Ulama hanafiyah mendefinisikannya dengan: Menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagaian.
Sedangkan ulama syafi’iyah dan hanabilah mendefinisikan Ar-Rahn dengan : menjadikan meteri (barang ) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu
Definisi ini mengandung pengertian bahwa barang yang boleh dijadikan jaminan (agunan) utang itu hanya yang bersifat materi: tidak termasuk mamfaat sebagaimana yang dikemukakan ulama malikiyah. Barang jaminan itu boleh dijual apabila dalam waktu yang disepakati kedua belah pihak, utang itu dilunasi. Oleh sebab itu, hanya pemberi piutang hanya terkait dengan barang jaminan, apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya.

2. Landasan Ar-Rahn
Rahn disyariatkan berdasarkan al-qur’an, Sunnah, dan Qiyas :
a. Al-Qur’an
Artinya : Apabila kamu dalam perjalanan ( dan bermuamalah tidak secara tunai ), Sedangakan kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang.” ( Al-Baqorah : 283 )
b. As-Sunah
Artinya : ” Dari Siti Aisyah r.a. bahwa Rasullah SAW. Pernah membeli makanan dengan menggadaikan baju besi.” ( HR. Bukhari dan Muslim )

3. Hukum Rahn
Para ulama bersepakat bahwa rahn dibolehkan, tetapi tidak diwajibkan sebab gadai hanya jaminan saja jika kedua pelah pihak tidak saling mempercayai. Firman Allah SWT :
Artinya : ” Akan tetapi, jika sebagaian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya ( utangnya ).” Selain itu, perintah untuk memberikan jaminan sebagaiman dinyatakan dalam ayat tersebut dilakukan ketika tidak ada penulis, padahal hukum utang sendiri tidaklah wajib, begitu juga penggantinya, yaitu barang jaminan.

4. Rukun Rahn dan Unsur-unsurnya
Rahn mimiliki empat unsure, yaitu rahin ( orang yang memberikan jaminan), al-murtahin ( orang yang menerima ), al-marhun ( jaminan ), dan al-marhun bih ( utang ).
Menurut ulama hanafiyah hukum rahn adalah ijab dan qobul dari rahin dan al-murtahin, sebagaimana pada akad yang lain. Akan tetapi, akad dalam rahn tidak akan sempurna sebelum adanya penyerahan barang.
Adapun menurut ulama selain hanafiyah, rukun rahn adalah shighgt, aqid ( orang yang akad ), marhun, dan marhun bih.

5. Syarat-syarat Rahn
Dalam Rahn disyaratkan beberapa syarat berikut.
1. Persyaratan Aqid

Kedua orang yang akan akad harus memenuhi kretia al-ahliyah. Menurut ulama syafi’iyah ahliyah adalah orang yang telah sah untuk jual-beli, yakni berakal dan mumayyiz, tetapi tidak disyaratkan harus baliq. Dengan demikian, anak kecil yang sudah mumayyiz, dan orang yang bodoh berdasarkan izin dari walinya dibolehkan melakukan rahn.

2. Syarat Shiqhat
Ulama hanafiyah berpendapat bahwa shiqhat dalam rahn tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. Hal ini dikarenakan, sebab rahn jual-beli, jika memakai syarat tertentu batal dan rahn tetap sah.
Adapun menurut ulama selain hanafiyah, syarat dalam rah ada yang sahih dan yang rusak. Uraiannya adalah sebagai berikut.
a. Ulama syafi’iyah berpendapat bahwa syarat dalam rah ada tiga:
1. Syarat shahih, seperti masyaratkat agar murtahin cepat membayar sehingga jaminan tidak disita.
2. Masyaratkat sesuatu yang tidak bermamfaat, seperti mensyaratkan agar hewan yang dijadikan jaminannya diberi makanan tertentu, syarat seperti itu batal, tetapi akadnya sah.
3. Syarat yang merusak akad, seperti mensyaratkan sesuatu yang akan merugikan murtahin.
b. Ulama malikiyah berpendapat bahwa syarat rahn terbagi dua, yaitu rahn sahih dan rahn fasid. Rahn fasid adalah rahn yang didalamnya mengandung persyaratan yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau dipalingkan pada sesuatu yang haram
c. Ulama hanabilah berpendapat seperti pendapan ulam malikiyah di atas, yakni rahn terbagi menjadi dua, rahn sahih dan fasid.

6. Syarat Marhun Bih ( Utang )
Marhun bih adalah hak yang diberikan ketika rahn. Ulama hanafiyah memberikan beberapa syarat, yaitu.
a. Marhun bih hendaklah barang yang wajib diserahkan. Menurut ulama selain Hamafiyah, marhum bih hendaklah berupa utang yang wajib diberikan kepada orang yang menggadaikan barang, baik berupa uang ataupun berbentuk benda.
b. Marhun bih memungkinkan dapat dibayarkan. Jika marhun bih tidak dapat dibayarkan, rahn tidak menjadi sah, sebab menyalahi maksub dan tujuan disyariatkannya rahn.
c. Hak atas marhun bih harus jelas. Dengan demikian, tidak boleh memberikan dua marhun bih tanpa dijeleskan utang mana menjadi rahn.
Ulama hanabilah dan syafi’iyah memberikan tiga syarat bagi marhun bih :
1. Berupa utang yang tetap dan dapat dimamfaatkan
2. Utang harus lazim pada waktu akad
3. Utang harus jelas dan diketahui oleh rohin dan murtahin.

B. Memanfaatkan Barang Jaminan (al-marhun )
Para ulama fiqih bersepakat menyatakan bahwa segala biaya yang dibutuhkan untuk memeliharaan barang-barang jaminan itu menjadi tanggung jawab pemiliknya, yaitu orang yang berutang. Hal ini sejalan dengan sabda Rasullah yang mengatakan:” Pemilik barang jaminan (agunan) berhak atas segala hasil barang jaminan dan ia juga bertanggung jawab atas segala biaya barang jaminan itu.” (HR asy-Syafe’I dan al-Daruquthni).
Jumhur ulama fiqih, selain ulama hanabilah, berpendapat bahawa pemegang barang jaminan tidak boleh memenfaatkan barang jaminan itu, karena itu bukan miliknya secara penuh.hak pemegang barang jaminan hanya sebagai barang jaminan piutang, dan apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya, ia boleh menjual atau menghargai barang itu untuk melunasi piutangnya. Alasan jumhur ulama adalahs abda Rasullah saw. Yang berbunyi:
Barang jaminan tidak boleh disembunyikan dari pemiliknya, karena hasil (dari barang jaminan) dan resiko (yang timbul atas barang itu) menjadi tanggung jawabnya. ( HR al-Hakim, al-Baihagi, dan Hibban dari Abu Hurairah)
Sedangkan dalam buku DR. rachmat Syafe’I, MA. Bahwa pemamfaatan gadai pada dasarnya tidak boleh terlalu lama memanfaatkan borg sebab hal itu akan menyebabkan borg hilang atau rusak. Hanya saja diwajibkan untuk mengambil faedah ketika berlangsungnya rahn. Siapa saja yang berhak memanfaatkannya, rahinkah atau murtahin? Untuk lebih jelasnya sebagai berikut :
a. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rahin tidak boleh memanfaatkan borg tanpa seizing murtahin.
b. Ulama malikiyah berpendapat bahwa jika murtahin mengizinkan rahin untik memanfaatkan borg, akad menjadi batal. Adapun murtahin dibolehkan memanfaatkan borg sekadarnya ( tidak boleh lama ) itu pun atas tanggungan rahin. Sebagai ulama malikiyah berpendapat, jika murtahin terlalu lam memanfaatkan borg,ia harus membayarnya.
c. Ulama syafi’iyah berpendapat bahwa rahin dibolehkan untuk memanfaatkan borg berkurang, tidak perlu meminta izin, seperti mengendarainya, menempatinya, dan lain-lain. Akan tetapi, jika menyebabkan borg berkurang, seperti sawah,kebun, rahin harus meminta izin kepada murtahin.

Daftar Pustaka
1. Kartini Muljadi- Gunawan Widjaja, Hak Istimewa, Gadai, Dan Hipotek, Prenada Media Group. Jakarta 2007, Hal73
2. Prof. dr. Azyumardi Azra, MA, Fiqih Muamalat, ( Jakarta : UIN Jakarta Press, 2005), Cet. 1,h. 154
3. DR. Rachnat Syafe’I, MA., Fiqih Muamalh Untuk Aiin, Stain, Ptais dan Umum, ( Bandung : Cv Pustaka Setia, 2001 ), Cet, I, Hal 160-164
4.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: